Bank adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan atau jasa keuangan. Produk utama yang biasa dilayani berupa simpan giro, tabungan maupun deposito. Bank juga digunakan sebagai tempat untuk simpan pinjam atau kredit bagi warga masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman. Fungsi lain dari bank adalah sebagai tempat pertukaran mata uang, perpindahan uang (transfer), sebagai tempat pembayaran maupun setoran. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca berarti tempat penukaran uang Sedangkan menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
1.
Bank Sentral
Bank sentral
yang dimaksud adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang
independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan
pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur
dalam undang-undang ini.
2.
Bank Umum
Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank
Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank
umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.
Bank umum sering disebut bank komersial (commercial bank).
3.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
BPR adalah
bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan
prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan
bank umum.
Klasifikasi Bank Berdasarkan
Kepemilikannya
1.
Bank Milik Pemerintah
Bank
pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki
oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah
pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri. Selain itu ada juga
bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II
masing-masing provinsi. Contoh Bank DKI, Bank Jateng, dan sebagainya.
2.
Bank Milik Swasta Nasional
Bank swasta
nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula
pembagian keuntungannya juga dipertunjukkan untuk swasta pula. Contohnya Bank
Muamalat, Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Niaga, dan lain-lain.
3.
Bank Milik Asing
Bank jenis ini
merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing
atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri.
Contohnya ABN AMRO bank, City Bank, dan lain-lain.
Klasifikasi Bank Berdasarkan Kegiatan
Operasionalnya
1.
Bank Konvensional
Bank
konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar, misalnya dari nasabah
berupa rekening giro, deposit on call, sertifikat deposito, dana transfer,
saham, dan obligasi. Sumber ini merupakan pendapatan bank yang paling besar.
Pendapatan bank tersebut, kemudian dialokasikan untuk cadangan primer, cadangan
sekunder, penyaluran kredit, dan investasi. Bank konvensional contohnya bank
umum dan BPR
2.
Bank Syariah
Bank syariah
adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam,
maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan
syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.
1.2 SIFAT INDUSTRI PERBANKAN
Dua sifat khusus industri
perbankan :
1. Sebagai salah satu sub-sistem industri jasa
keuangan. Bank disebut sebagai jantung atau motor penggerak roda perekonomian
suatu negara, salah satu leading indikator kestabilan tingkat perekonomian
suatu negara. Jika perbankan mengalami keterpurukan hal ini akan terjadi
indikator perekonomian negara yang bersangkutan sedang sakit.
2. Industri perbankan adalah suatu industri yang
sangat bertumpu kepada kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat adalah
kepercayaan yang segala-galanya bagi bank.
Pada dua sifat
khusus industri perbankan tersebut, industri perbankan adalah industri yang
sangat banyak diatur oleh pemerintah. Revisi serta penegakannya harus dilakukan
sangat hati-hati dengan memperhatikan akibat ekonomi dan fungsi perbankan dalam
perekonomian negara serta kepercayaan kepada masyarakat yang harus dijaga.
Sementara,
akar masalah perbankan di Indonesia sebenarnya bisa ditelusuri dari kebijakan
umum tentang perbankan. Arah kebijakan tersebut adalah liberalisasi yang
monumental yaitu liberalisasi perbankan 1 Juni 1983 dan Paket Oktober
(Pakto)1988. Bisnis perbankan adalah bisnis yang secara langsung bersentuhan
dengan uang. Jadi tidak heran hal itu akan memancing tindakan kejahatan dari
berbagai pihak untuk menyelewengkan uang bank demi kepentingan pribadi (moral
hazard). Maka sangat beralasan jika pengawasan BI harus kuat dalam menghadapi
bankir nakal yang memanfaatkan loopholes atas sejumlah peraturan yang ada
(PBI).
1.3 FUNGSI DAN PERANAN BANK SECARA UMUM
1. Penciptaan
uang
Uang yang
diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme
pemindahbukuan (kliring). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral
menyebabkan possisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank
sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara
mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.
2. Mendukung
Kelancaran Mekanisme Pembayaran
Fungsi lain
dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme
pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank
umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa
yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran,
pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas
pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran
elektronik.
3. Penghimpunan
Dana Simpanan Masyarakat
Dana yang
paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana
simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan
dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.Kemampuan bank umum
menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan
lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada
pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit.
4. Mendukung
Kelancaran Transaksi Internasional
Bank umum juga
sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi
internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal.
Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu
muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter
masing-masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional
akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank
umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat
ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah.
5. Penyimpanan
Barang-Barang Berharga
Penyimpanan
barang-barang berharga adalah satu satu jasa yang paling awal yang ditawarkan
oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang
dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja
disediakan oleh bank untuk disewa (safety box atau safe deposit box).
Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa
pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.
6. Pemberian
Jasa-Jasa Lainnya
Di Indonesia
pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat
ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon seluler,
mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa
bank. Adapun secara spesifik bank bank dapat berfungsi sebagai agent of trust,
agent of develovment dan agen of services.
Dalam
menjalankan kegiatannya bank mempunyai peran penting dalam sistem keuangan,
yaitu :
1.
Pengalihan Aset (asset transmutation)
Yaitu
pengalihan dana atau aset dari unit surplus ke unit devisit. Dimana sumber dana
yang diberikan pada pihak peminjam berasal pemilik dana yaitu unit surplus yang
jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan pemilik dana. Dalam hal
ini bank berperan sebagai pangalih aset yang likuid dari unit surplus (lender)
kepada unit defisit (borrower).
2.
Transaksi (transaction)
Bank
memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi.
Dalam ekonomi modern, trnsaksi barang dan jasa tidak pernah terlepas dari
transaksi keuangan. Untuk itu produk-produk yang dikeluarkan oleh bank (giro,
tabungan, depsito, saham dan sebagainya)merupakan pengganti uang dan dapat
digunakan sebagai alat pembayaran.
3.
Likuiditas (liquidity)
Unit surplus
dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro,
tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing
mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingn likuiditas
para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.
Dengan demikian bank memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak
yang mengalami surplus likuiditas dan menyalurkannya kepada pihak yang
mengalami kekurangan likuiditas.
4.
Efisiensi (efficiency)
Peranan bank
sebagai broker adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah
produknya. Disini bank hanya memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang
saling membutuhkan. Adanya informasi yang tidak simetris (asymmetric
information) antara peminjam dan investor menimbulkan masalah insentif. Peran
bank menjadi penting untuk memecahkan masalah insentif tersebut. Untuk itu
jelas peran bank dalam hal ini yaitu menjembatani dua pihak yang saling
berkepentingan untuk menyamakan informasi yang tidak sempurna, sehingga terjadi
efisiensi biaya ekonomi.
1.4 PERANAN BANK
INDONESIA DALAM PERBANKAN
Tujuan BI adalah mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut BI mempunyai 3 tugas
utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan
menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Dalam
rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter tersebut, BI berwenang
menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi
yang ditetapkan. Perlu dikemukakan bahwa tugas pokok BI berubah sejak
diterapkannya undang-undang tersebut, yaitu dari multiple objective (mendorong
pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memelihara kestabilan
nilai rupiah) menjadi single objective (mencapai dan memelihara kestabilan
nilai rupiah). Dengan demikian tingkat keberhasilan BI akan lebih mudah diukur
dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
1.5 DEREGULASI PERBANKAN INDONESIA
Deregulasi
perbankan adalah keadaan dimana terjadinya perubahan peraturan dalam perbankan,
khususnya di Indonesia. Hal ini terjadi karena belum tangguhnya keadaan
perbankan Indonesia, disebabkan perbankan Indonesia adalah warisan dari negara
penjajah di Indonesia sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mengelola
perbankan dengan baik dan Indonesia memang tidak didasari untuk belajar dari
negara-negara lain yang sudah lebih lama mengatur soal bank.
Deregulasi ini
dimaksudkan dengan tujuan membuat suasana perbankan di Indonesia lebih stabil.
Maka dibuatlah kebijakan – kebijakan yang mengatur tentang perbankan Indonesia.
Mulai dari 1 juni tahun 1983 yang memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk
menentukan suku bunga deposito. Dilanjutkan dengan Paket Kebijakan 27 Oktober
1988 (Pakto 88) hanya dengan modal Rp 10 milyar maka seorang pengusaha bisa
membuka bank baru sehingga pada masa itu meledaklah jumlah bank di Indonesia.
Lalu Paket Februari 1991 (Paktri) yang berupaya mengatur pembatasan dan
pemberatan persyaratan perbankan dengan mengharuskan dipenuhinya persyaratan
permodalan minimal 8 persen dari kekayaan sehingga diharapkan peningkatan
kualitas perbankan Indonesia. UU Perbankan baru No 7 menggarisbawahi soal
peniadaan pemisahan perbankan berdasarkan kepemilikan. Hingga Pakmei pemerintah
berharap mengucurkan kredit, sehingga dunia usaha tidak lesu lagi dan industri
otomotif bisa bergairah kembali, dan terakhir dikeluarkannya PP No 68 tahun
1996, PP ini sangat menguntungkan para nasabah karena nasabah bank akan tahu
persis rapor banknya.
DEREGULASI
perbankan sudah digulirkan sejak 14 tahun lalu. Kesan bongkar pasang itu tak
terhindarkan. Bahkan, dari dampak yang kini terasa yaitu goyahnya sejumlah bank
swasta, sangat terasa bahwa aturan-aturan perbankan Indonesia memang tak
didasari pengalaman negara-negara lain yang sudah lebih lama mengatur soal-soal
bank.
Deregulasi
perbankan yang dikeluarkan pada 1 Juni 1983 mencatat beberapa hal. Di
antaranya: memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menentukan suku bunga
deposito. Kemudian dihapusnya campur tangan Bank Indonesia terhadap penyaluran
kredit. Deregulasi ini juga yang pertama memperkenalkan Sertifikat Bank
Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU). Aturan ini dimaksudkan
untuk merangsang minat berusaha di bidang perbankan Indonesia di masa
mendatang.
Lima tahun
kemudian ada Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 88) yang terkenal itu.
Pakto 88 boleh dibilang adalah aturan paling liberal sepanjang sejarah Republik
Indonesia di bidang perbankan. Contohnya, hanya dengan modal Rp 10 milyar maka
seorang pengusaha bisa membuka bank baru. Dan kepada bank-bank asing lama dan
yang baru masuk pun diijinkan membuka cabangnya di enam kota. Bahkan bentuk
patungan antar bank asing dengan bank swasta nasional diijinkan. Dengan demikian,
secara terang-terangan monopoli dana BUMN oleh bank-bank milik negara
dihapuskan.
Bahkan,
beberapa bank kemudian menjadi bank devisa karena persyaratan untuk mendapat
predikat itu dilonggarkan. Dengan berbagai kemudahan Pakto 88, meledaklah
jumlah bank di Indonesia.
Banyaknya
jumlah bank membuat kompetisi pencarian tenaga kerja, mobilisasi dana deposito
dan tabungan jugase makin sengit. Ujung-ujungnya, karena bank terus dipacu
untuk mencari untung, sisi keamanan penyaluran dana terabaikan, dan akhirnya
kredit macet menggunung. Kondisi ini kemudian memunculkan Paket Februari
1991(Paktri) yang mendorong dimulainya proses globalisasi perbankan.
Salah satu
tugasnya adalah berupaya mengatur pembatasan dan pemberatan persyaratan
perbankan dengan mengharuskan dipenuhinya persyaratan permodalan minimal 8
persen dari kekayaan. Yang diharapkan dalam paket itu adalah akan adanya
peningkatan kualitas perbankan Indonesia. Dengan mewajibkan bank-bank memenuhi
aturan penilaian kesehatan bank yang mempergunakan formula kriteria tertentu,
tampaknya paket itu tidak bisa menghindari kesan sebagai produk aturan yang
diwarnai trauma atas terjadinya kasus kolapsnya Bank Perbankan Asia, Bank Duta,
dan Bank Umum Majapahit.
Setelah itu,
lahir UU Perbankan baru bernomor 7 tahun 1992 yang disahkan oleh Presiden
Soeharto pada 25 Maret 1992. Undang Undang itu merupakan penyempurnaan UU Nomor
14 tahun 1967. Intinya, UU itu menggarisbawahi soal peniadaan pemisahan
perbankan berdasarkan kepemilikan. Kalau UU yang lama secara tegas menjelaskan
soal pemilikan bank/pemerintah, pemerintah daerah, swasta nasional, dan asing.
Mengenai perizinan, pada UU lama persyaratan mendirikan bank baru ditekankan
pada permodalan dan pemilikan. Pada UU yang baru, persyaratannya meliputi
berbagai unsur seperti susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian di
bidang perbankan, kelayakan kerja, dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia.
Untuk
mengurangi sebagian kendala yang dihadapi perbankan dalam melakukan ekspansi
kredit dan koreksi terhadap Paktri yang begitu mengekang bank, pemerintah
mengeluarkan Paket 29 Mei 1993 (Pakmei). Dengan Pakmei itu, pemerintah berharap
mengucurkan kredit, sehingga dunia usaha tidak lesu lagi dan industri otomotif bisa
bergairah kembali. Disebutkan dalam Pakmei ini pencapaian CAR (capital adiquacy
ratio)– atau perimbangan antara modal sendiri dan aset — sesuai dengan
ketentuan adalah 8 persen. Kemudian penyempurnaan lain pada paket itu adalah
ketentuan loan to deposit ratio (LDR).
Aturan yang
terakhir diluncurkan adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 tahun 1996 yang
ditanda tangani Presiden RI pada 3 Desember 1996. Belajar dari pengalaman Bank
Summa, PP ini sangat menguntungkan para nasabah karena nasabah bank akan tahu
persis rapor banknya. Dengan begitu, mereka bisa ancang-ancang jika suatu saat
banknya sedang goyah atau bahkan nyaris pailit.
Bab 2
Pengenalan Laporan Keuangan Perbankan
Laporan
keuangan adalah ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada saat
tertentu yang berisi informasi tentang presentasi perusahaan di masa lampau dan
dapat memberikan petunjuk untuk penetapan kebijakan di masa yang akan datang.
Jenis-jenis laporan keuangan adalah sebagai berikut :
2.1. NERACA BANK
Neraca
(Balance Sheet) merupakan laporan yang menggambarkan jumlah kekayaan (harta),
kewajiban (hutang), dan modal dari suatu perusahaan pada saat / tanggal
tertentu. Dibawah ini merupakan contoh ilustrasi neraca pada PT. Purnama
Realindo Tbk pada tanggal 31 Maret 2006. Isi neraca secara garis besar adalah
sebagai berikut :
A. Asset
: Kekayaan atau sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan dan diharapkan akan
memberikan manfaat dimasa yang akan datang.
- Asset lancar : Uang tunai dan saldo rekening
giro di bank serta kekayaan-kekayaan lain yang dapat diharapkan bisa dicairkan
menjadi uang tunai atau rekening giro bank, atau dijual maupun dipakai habis
dalam operasi perusahaan, dalam jangka pendek (satu tahun atau satu siklus
operasi normal perusahaan). Yang termasuk aset lancar: Kas (saldo uang tunai
pada tanggal neraca), Bank (saldo rekening giro di bank pada tanggal neraca),
Surat berharga jangka pendek, Piutang, Persediaan (barang berwujud yang
tersedia untuk dijual, di produksi atau masih dalam proses), Beban dibayar
dimuka.
- Investasi jangka panjang (long term investment)
: Terdiri dari aset berjangka panjang (tidakuntuk dicairkan dalam waktu satu
tahun atau kurang) yang diinvestasikan bukan untuk menunjang kegiatan operasi
pokok perusahaan. Misalnya: penyertaan pada perusahaan dalam bentuk saham,
obligasi atau surat berharga, dana untuk tujuan-tujuan khusus (dana untuk
pelunasan hutang jangka panjang), tanah yang dipakai untuk lokasi usaha.
- Aset Tetap (Fixed Asset) : Aset berwujud yang
digunakanuntuk operasi normal perushaan, mempunyai umur ekonomis lebih dari
satu tahun atau satu siklus operasi normal dan tidak dimaksudkan untuk dijual
sebagai barang dagangan. Misalnya: tanah untuk lokasi baru, gedung, mesin-mesin
dan peralatan produksi, peralatan kantor, kendaraan.
- Aset Tak Berwujud (Intangible Asset) : Terdiri
hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam memperoleh pendapatan,
Misal: hak paten, hak cipta, franchise, merk dagang atau logo dan goodwill.
- Aset lain-lain (Other Asset) : Untuk menampung
aset yang tidak bisa digolongkan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang,
aset tetap dan aset tetap tak berwujud. Misalnya; mesin yang tidak dipakai
dalam operasi.
B.
Kewajiban
dapat digolongkan menjadi :
· Kewajiban Lancar (current liabilities) :
Kewajiban lancara meliputi kewajiban yang harus diselesaikan dalam jangka
pendek atau jangka satu tahun atau jangka satu siklus operasi normal
perusahaan. Misalnya: hutang usaha, beban yang harus masih dibayar, pendapatan
yang diterima dimuka, utang pajak, utang bunga.
· Kewajiban Jangka Panjang (long – term debts) :
Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh temponya melebihi satu
periode akuntansi atau lebih dari satu tahun. Misalnya: utang hipotik, utang
obligasi.
· Kewajiban lain-lain : Adalah kewajiban yang
tidak bisa digolongkan ke kewajiban lancer dan kewajiban jangka panjang.
C. Ekuitas
: Menunjukkan hak milik para pemilik aset perusahaan yang diukur atau
ditentukan besarnya dengan menghitung selisih antara aset dan kewajiban. Jenis
ekuitas berdasarkan bentuk perusahaan :
·
Perusahaan perorangan
·
Perusahaan persekutuan
·
Perusahaan perseroan
2.2. LAPORAN RUGI / LABA BANK
Laporan rugi /
laba (income statement) merupakan laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan
atau pendapatan dan biaya dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Ada dua
pendekatan sebagai dasar dalam dan menggolongkan, serta mengikhtisarkan
transaksi transaksi yang terjadi dalam perusahaan, kedua pendekatan itu adalah:
· Dasar Tunai (Cash Basis) : Suatu sistem yang
mengakui penghasilan pada saat uang tunai diterima dan mengakui beban pada saat
mengeluarkan uang tunai. Metode ini cocok untuk perusahaan dengan skala kecil,
karena mentode ini kurang tepat untuk mengakui laba atau rgi laba pada period
tertentu.
· Dasar Waktu ( Akrual Basis ) : Yaitu suatu
sistem yang mengakui pendapatan pada saat terjadinya transaksi, walaupun sudah
atau belum menerima uang tunai dan mengakui beban pada saat terjadinya
transaksi walaupun sudah atau belum mengeluarkan uang tunai. Metode ini sangat
tepat untuk perusahaan yang melakukan transaksi secara kredit, karena laporan
laba-rugi akan mencerminkan kondisi yang benar selama satu periode tertentu.
Dalam laporan
laba-rugi, terdapat tiga rekening (akun) yang perlu dipahami dengan jelas,
yaitu:
· Pendapatan : Adalah penghasilan yang timbul dari
pelaksanaan akitivitas perusahaan yang biasa (reguler) dan dikenal dengan
sebutan yang berbeda-beda, seperti; penjualan, penghasilan jasa (fee), bunga,
deviden, royalti dan sewa.
· Beban : Adalah pengorbanan yang timbul dalam
pelaksanaan aktivitas yang biasa (reguler), seperti beban pokok penjualan,
beban gai, beban sewa, beban penyusutan aset tetap, beban asuransi, beban
pajak, beban kerugian piutang, beban perlengkapan.
·
Laba / Rugi : Laba terjadi bila pendapatan lebih
besar dari beban-beban yang terjadi, sebaliknya rugi terjadi bila pendapatan
lebih kecil dari pada beban-beban yang terjadi.
Dalam laporan
laba-rugi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:
· Pendapatan; hasil dari pemberian jasa yang
diberikan kepad pelanggan yang merupakan mata usaha pokok dan normal
perusahaan. Misalnya; untuk perusahaan konsultan, maka pendapatannya berasal
dari fee yang diberikan oleh pelanggan. Pendapatan salon kecantikan adalah
ongkos yang pelayanan salon kepada pelanggannya, pendapatan rental komputer
adalah sewa yang dibayar oleh pelanggan.
· Beban operasi, semua beban yang dikeluarkan atau
terjadi dalam hubungannya dengan aktifitas operasi perusahaan. Misalnya; beban
telepon, beban listrik dan telepon, beban rapat, beban suplies, beban
penyusutan dan sebaginya.
Laba operasi,
merupakan selisih antara pendapatan dan beban operasi, sedangkan pendapatan dan
beban lain-lain merupakan pendapatan diluar pendapatan pokok perusahaan,
seperti pendapatan bunga. Beban lain-lain adalah beban yang tidak berkaitan
dengan kegiatan operasi pokok perusahaan, seprti rugi penjualan aset tetap dan
beban bunga.
Laba bersih
sebelum pajak, merupakan hasil pengurangan labs operasi dengan pendapatan dan
beban lain-lain di luar operasi dan laba bersih setelah pajak yaitu pendapatan
bersih perusahaan baik yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan maupun
non operasional, setelah dikurangi pajak penghasilan.
2.3. LAPORAN KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
Aktiva
diartikan sebagai jasa yang akan datang dalam bentuk uang atau jasa mendatang
yang dapat ditukarkan menjadi uang (kecuali jasa-jasa yang timbul dari kontrak
yang belum dijalankan kedua belah pihak secara sebanding) yang didalamnya
terkandung kepentingan yang bermanfaat yang dijamin menurut hokum atau keadilan
bagi orang atau sekelompok orang tertentu. Aktiva juga diartikan sebagai
manfaat ekonomi yang sangat mungkin diperoleh atau dikendalikan oleh entitas
tertentu pada masa mendatang sebagai hasil transaksi atau kejadian masa lalu
(Marianus Sinaga, 1997).
Dalam Standar
Akuntansi Keuangan (SAK) pada bagian kerangka dasar penyusunan dan penyajian
laporan keuangan, manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aktiva adalah
potensi dari aktiva tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun
tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Potensi tersebut
dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivas
operasional perusahaan. Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat diubah
menjadi kas atau setara kas atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi
pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat penggunaan proses produksi
alternatif. Sesuai dengan namanya aktifa produktif (earning assets) adalah
aktiva yang menghasilkan kontribusi pendapatan bagi bank.
Contoh Kasus Aktiva Produktif Pada Bank Syariah
Sama halnya
dengan perbankan konvensional, keberlangsungan usaha bank syariah sangat
dipengaruhi oleh kualitas penanaman dana (aktiva produktif) yang dilakukan.
Dalam perbankan syariah, yang dimaksud dengan aktiva produktif adalah penanaman
dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk :
- Pembiayaan yaitu penyediaan dana dan atau
tagihan berdasarkan akad mudaharabah dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan
prinsip bagi hasil.
- Piutang yaitu tagihan yang timbul dari transaksi
jual beli dan atau sewa berdasarkan akad murabahan, salam, istishna dan atau
ijarah.
- Qardh yaitu penyediaan dana ataru tagiahan
antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam
melakukan pembayaran sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
- Surat berharga syariah yaitu surat bukti
berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan dipasar uang
dan atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikasi reksadana
syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.
- Penempatan yaitu penanaman dana bank syariah
pada bank syariah lainnya dan atau bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsisp
syariah antara lain dalam bentuk giro dan atau tabungan wadiah, deposito
berjangka dan atau tabungan muharabah, pembiayaan yang diberikan, sertifikat
investasi mudharabah antar bank (IMA) dan atau bentuk-bentuk penempatan lainnya
berdasarkan prinsip syariah.
- Penyertaan modal yaitu penanaman dana bank
syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan
syariah termasuk peneneman dalam bentuk surat utang konversi (convertible
bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jensi transakasi tertentu berdasarkan
prinsisp syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham
pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syariah.
- Penyertaan modal sementara yaitu penyertaan
modal bank syariah dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan
pembiayaan dan atau piutang (debt to equity swap) sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Bank Indonesia yang berlaku termasuk dalam bentuk surat utang
konversi (convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis
transaksi tertentu yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki
saham pada perusahaan nasabah.
- Transaksi rekening administrasi yaitu komitmen
dan kontijensi (off balance sheet) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri
atas bank garansi, akseptasi (endorsemen), irrevocable letter of credit (L/C)
dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah.
- Sertifikasi Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yaitu
sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana
berjangka pendek dengan prinsip wadiah.
Kualitas semua
bentuk penanaman dana (aktiva produktif) diatas menjadi standar pengukuran
kinerja bank syariah. Untuk menjaga kinerja yang baik dan pengembangan usaha
yang senantiahsa sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah maka
kualitas aktiva produktif perlu dijaga. Salah satu cara menjaga kualitas aktiva
produktif adalah dengan menerapkan kebijakan alokasi dana baik menurut sector
ekonomi, sektro industri maupun wilayah pemasaran. Misalnya sekian persen untuk
pembiayaan sektor industri manufaktur, sekian persen untuk perdagangan dan
sekian untuk penyertaan. Demikian juga dengan rasio antara pembiayaan dan
sumber-sumber daya dengan memperhatikan penyebaran sumber daya dan penyebaran
resiko sehingga aktiva produktif perusahaan benar-benar dapat menjadi kontribusi
pendapatan bagi bank tersebut.
4. LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIGENSI
Komitmen bank
adalah suatu ikatan atau kontrak atau berupa janji yang tidak dapat dibatalkan
(irrevocable) secara sepihak oleh bank, baik dalam rupiah maupun valuta asing,
dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi.
Komitmen ini dapat bersifat tagihan ataupun kewajiban bagi bank. Komitmen
tagihan adalah komitmen yang diterima oleh bank dari pihak lain, sedangkan
komitmen kewajiban adalah komitmen yang diberikan oleh bank kepada nasabah dan
atau pihak lain.
Tagihan
komitmen antara lain :
·
Fasilitas pinjaman yang diterima dari pihak lain
yang belum ditarik
·
Posisi pembelian valuta asing dll.
Kewajiban
komitmen antara lain :
·
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum
ditarik
·
Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum
ditarik
·
Irrevocable L/C yang masih berjalan
·
Posisi pembelian valuta asing dll
Kontigensi
adalah suatu keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan
diperolehnya laba atau rugi oleh suatu perusahaan , yang baru akan
terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa
dimasa yang akan datang. Pengungkapan akan peristiwa kontigensi diharuskan
dalam laporan keuangan.
Azas Konservatif dalam Kontigensi
Pengungkapan
data transaksi kontigensi dalam laporan keuangan dikaitkan dengan penerapan
konsep atau azas konservatif atau berhati-hati dalam prinsip akuntansi. Yang
dimaksud disini adalah bahwa penyisihan suatu rugi kontigensi dapat dilakukan
pada perhitungan rugi-laba bila kedua kondisi berikut dipenuhi :
a) Terdapat
petunjuk yang kuat bahwa telah terjadi penurunan nilai suatu aktiva atau telah
timbul kewajiban pada tanggal neraca.
b) Jumlah
kerugian dapat ditaksir secara wajar.
Jenis Transaksi Kontigensi
Dalam
transaksi bank dapat ditemukan beberapa jenis transaksi kontigensi seperti :
garansi bank, letter of credit yang dapat dibatalkan (revocable) yang masih
berjalan, transaksi opsi valuta asing, pendapatan bunga dalam penyelesaian.
Semua jenis transaksi tersebut apabila ditemukan dalam transaksi sehari-hari
wajib untuk dilaporkan dalam laporan keuangan melalui rekening administrative,
yang dapat berupa tagihan maupun kewajiban.
Garansi Bank
Salah satu
jenis transaksi kontigensi yang paling sering ditemukan dalam transaksi bank
adalah Garansi Bank. Garansi Bank adalah semua bentuk garansi atau jaminan yang
diterima atau diberikan oleh bank yang mengakibatkan pembayaran pada pihak yang
menerima jaminan apabila pihak yang dijamin bank wanprestasi atau cidera janji.
